Ratusan orang pemuda dan warga yang tergabung dalam Forum Gerakan Selebung Bersatu (FGSB) Mendatangi kantor Desa Selebung Kec.Keruak Kabupaten Lombok Timur pada senin (29/06/20) hari ini sekitar pukul 10.00 wita.Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menggelar Hearing dengan pihak pemdes desa selebung.mereka hadir dengan tiga (3) agenda penting.
Koordinator umum (Kordum) aksi,Abdul Basit saat ditemui sesaat sebelum aksi hearing menyampaikan,"kebetulan kami dari pihak pemuda dan masyarakat mempunyai 3 tuntutan.Diantaranya adalah:Yang pertama,kenapa Bantuan Sosial Tunai (BST) sampai saat ini belum ada titik terang,
Sedangkan desa-desa yang lainnya itu sudah mencapai tahapan kedua,Kenapa bisa terjadi,Apa yang melatar belakangi permasalahan tersebut?.Yang kedua,Kenapa banyak sekali terjadi pendataan yang double?.Dan yang ketiga,Kami meminta transparansi data"Ini point pentingnya,ungkap Basit tegas.
Untuk Bantuan dari kemensos (BST) Basit memberi penjelasan,Pada data yang ada,jumlah penerima BST sebanyak 370 kepala keluarga (KK).Namun sampai saat ini baru 40 kk yang sudah menerima bantuan jenis BST tersebut."Baru 40 orang yang sudah menerima,sedangkan di data yang menerima bantuan 370 kk,sisanya belum ada kejelasan"cetusnya.
Terkait data yang double,lanjut basit,"Kita itu mau tau bagaimana caranya mereka mendata,Kenapa banyak sekali data yang double,Kita minta klarifikasi knapa bisa terjadi"kata dia.
Selanjutnya saat ditanya oleh awak media,Transparansi data seperti apa yang dia inginkan?Basit menjawab lugas,"Terkait data yang transparan,kita mau meminta dari pihak pemerintah desa untuk diperlihatkan,semua data di tempel dan di copykan"jawabnya tegas.
Ia juga menegaskan,Jika tuntutan mereka hari ini tidak direspon dan tidak ditindak lanjuti,maka ia akan kembali datang untuk melakukan aksi demo dengan membawa jumlah masa yang lebih banyak."kalo tuntutan kami tidak direspon oleh pihak desa,maka kita akan demo"pungkasnya.
Senada dengan Basit,salah satu anggota aksi,Rahmat Hanif juga mengungkapkan,bahwa mereka melakukan hearing dengan tujuan meminta kepada pihak pemdes untuk klarifikasi dan Transparansi data terkait bantuan yang sudah di gelontorkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
"Inti yang ingin di klarifikasi adalah,bagaimana bisa masyarakat yang sudah masuk data mendapatkan BST sampai sekarang belum bisa menerima bantuan tersebut.Sementara ada juga masyarakat yang mendapatkan bantuan double dan jumlah akumulasi bantuan berbeda dengan jumlah kk yang ada di desa selebung"ungkap rahmat penuh semangat.
Ditempat sama,Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Selebung,Wildan,S.pt saat dimintai tanggapannya terkait tuntutan masyarakat yang meminta kejelasan data bansos BST yang belum jelas usai berdialog dengan masa aksi.kepada suara selaparang Wildan berkisah,bahwa pihaknya sudah berupaya keras dalam menyelesaikan masalah data BST tersebut.diantaranya upayanya adalah,Beberapa hari yang lalu,pihak pemdes sudah menjelaskan dan membeberkan semua permasalahan yang ada saat menerima kunjungan dari komisi satu DPRD Lotim.Termasuk juga pihaknya sudah beberapa kali melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dinas sosial lotim.
"Kita sudah koordinasi dengan dinas sosial tapi jawabannya enteng-enteng saja dengan menyuruh kita menanyakan ke jakarta"kata dia berkisah.
Wildan menambahkan,kedepan pihaknya akan melakukan upaya-upaya komunikasi yang intens kepada semua pihak,terutama dengan pihak dinsos lotim agar dapat membantu secara maksimal."Kita akan lakukan upaya komunikasi dengan pihak dinsos,kalo upaya lain mungkin tidak ada.kita memang ada dana desa,tapi kuota kita terbatas hanya 181 kk saja,sementara jumlah yang belum mendapatkan bantuan dari BST masih sekitar dua ratusan kk setelah pada tahap kedua kemaren sudah ada seratusan kk yang menerima.sedangkan data penerima bantuan BLT-DD sudah karuan dan final"terang dia.
Menanggapi ancaman warga yang berjanji akan kembali untuk berdemo jika tuntutan mereka tidak direspon dan tidak mendapatkan kejelasan,ia menjawab dengan nada pasrah,"Jika memang masyarakat mau berdemo,ya tetap akan menjadi tanggung jawab kami selaku pemerintah desa.silahkan saja kalo memang mau berdemo kita akan terima"tutupnya.
Sementara itu Kadis Dinsos Lotim H.Ahmad,saat dikonfirmasi via telepon membenarkan bahwa pihaknya memang menyarankan agar pihak desa menanyakan ke pusat,sebab kata dia,bahwa bansos BST merupakan kewenangan dan tanggung jawab pusat.Tetapi jika menyangkut bantuan dari daerah maka akan menjadi tanggung jawabnya.
Ia menambahkan,bahwa selaku kadis ia sudah berupaya keras membantu menanyakan masalah data BST tersebut kepada pihak kemensos dijakarta."kita sudah mendapatkan jawaban,tetapi memang permasalahannya ada di dua bank yang ditunjuk,yaitu Bank BNI dan Bank BRI,kalo yang mengambil dikantor pos mereka yang mendapatkan undangan.tapi yang melalui bank inilah yang menjadi kesulitan kita untuk melacak,sehingga kalo mau kejelasan silahkan bisa di cek di dua bank tersebut"bebernya.
